Langkah Nyata Mengurangi Ketimpangan Pendapatan (Presidenri.go.id)

Dipublikasikan pada 15/08/2016 | 14:21 WIB

Pemerintah berusaha keras mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memperbesar alokasi kesejahteraan untuk rakyat miskin, financial inclusion, KUR, Dana Desa.

Ketika merombak Kabinet Kerja untuk kedua kalinya, Selasa (27/7/2016), salah satu tujuan yang ingin disasar oleh Presiden Joko Widodo adalah mengurangi kesenjangan si kaya dan si miskin. Ketimpangan memang menjadi tantangan pembangunan. Bahkan, ketika pertumbuhan ekonomi melaju kencang, ketimpangan pendapatan tak bisa diabaikan, meski kadarnya berbeda-beda untuk tiap negara.

Salah satu indikator ketimpangan pendapatan adalah rasio gini yang angkanya berkisar antara 0-1. Angka 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Angka 0,50-0,70 ketimpangan lebar. Indeks 0,31-0,40 ketimpangan sedang. Sementara 0,20-0,30 kesenjangan rendah.

Berapa rasio gini Indonesia? Pada Maret 2015, Badan Pusat Statistik mencatat angka rasio gini 0,41. Kemudian, pada September 2015, turun menjadi 0,40. Menurut Kepala BPS Suryamin, penurunan sebesar 0,01 poin ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah. Secara rinci,  rasio gini di daerah perkotaan pada September 2015 tercatat 0,42, turun 0,01 poin dibanding Maret 2015 sebesar 0,43. Sementara, rasio gini di pedesaan pada periode yang sama relatif tidak berubah, 0,33.

Penurunan kesenjangan pendapatan menjadi keinginan pemerintah, karena ketimpangan pendapatan yang terlalu besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang bisa mengarah pada konflik sosial.

Ditilik dari sumbernya, ketimpangan pendapatan bisa berasal pada 3 hal: kesenjangan antar individu, kesenjangan antar sektor, dan kesenjangan antar daerah.

Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan individu, pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi. Cara ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mendapatkan keahlian. Melalui kemampuannya upah yang lebih baik akan didapat. Alhasil gap pendapatan diperkecil.

Memperbesar alokasi anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin dan mengurangi subsidi BBM, juga cara mengurangi kesenjangan. Melalui bantuan kesejahteraan ini masyarakat kurang mampu mendapatkan jaminan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan. Sehingga penghasilan yang mereka tidak dihabiskan untuk membiayai kebutuhan dasar dan sebaliknya dapat  dialokasikan untuk keperluan lain. Sementara melalui penghapusan subsidi BBM, pemerintah mengalihkan  uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat miskin.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa kepada 312 daerah kabupaten/kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Daerah yang telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I ini merupakan kabupaten/kota yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa secara lengkap. Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Kamis (12/5), total dana yang telah disalurkan mencapai Rp20,29 triliun, atau sekitar 71,98 persen dari total alokasi Dana Desa tahap I.

Dana desa yang disalurkan langsung untuk memperbaiki fasilitas dasar di desa akan membuat kegiatan pembangunan yang memanfaatkan tenaga lokal berjalan. Ini tentu akan meningkatkan pendapatan warga desa, yang pada gilirannya akan memperkecil kesenjangan pendapatan kaya-miskin.

Pemerintah juga membuka akses perbankan yang dikenal dengan financial inclusion untuk masyarakat yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan. Melalui cara ini, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan usahanya.

Kredit Usaha Rakyat, juga ditawarkan dengan bunga hanya 9 persen per tahun. Dengan bunga rendah masyarakat diharapkan agar usaha mikro, khususnya bisa menjangkau akses kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program  dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3).Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Proyek-proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah secara besar-besaran juga  bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dampaknya adalah terjadi redistribusi pendapatan, termasuk pembangunan di daerah perbatasan, pinggiran, dan pulau-pulau terpencil. Melalui cara ini kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar wilayah bisa diperkecil.

Tak kalah pentingnya adalah mengurangi ketimpangan antar sektor, dimana pemerintah fokus pada sektor pertanian, perumahan, kesehatan, dan usaha kecil. Sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Dengan demikian makin banyak orang memperoleh pendapatan,  sehingga ketimpangan pendapatan berkurang lantaran pembangunan tidak terpaku pada satu sektor saja.

Berbagai usaha di atas akan mengurangi kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar individu. Harapannya, pada tahun 2019 rasio gini turun hingga 0,36 sesuai target RPJMN.

Urbanisasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dalam jangka waktu cukup lama memiliki implikasi yang luas. Tak hanya semata tercermin dari tingkat kesejahteraan, tetapi juga tingginya perpindahan masyarakat desa ke kota (urbanisasi). Akibatnya, populasi di kota mengalami “ledakan”.

“Pertumbuhan populasi di perkotaan Indonesia termasuk yang tertinggi (di dunia) yakni 4,1 persen,” ujar Sri Mulyani dalam acara Investor Gathering 2017 di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Angka pertumbuhan populasi di area urbanisasi itu lebih tinggi dibandingkan India yang hanya 3,1 persen. Bahkan, China yang ekonominya tumbuh tinggal, pertumbuhan populasi di perkotaan hanya 3,8 persen.

Akibat urbanisasi yang “menggila” itu, kota menjadi penuh sesak. Bahkan 18 juta dari 21 juta kesempatan kerja justru tercipta di perkotaan dari periode 2001-2011.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, salah satu poin penting meledaknya populasi di perkotaan bagi kualitas kesejahteraan masyakarat adalah kemampuan area urbanisasi menyediakan perumahan yang layak bagi masyakarat.

Di Indonesia, kebutuhan rumah mencapai 820.000 hingga 1 juta per tahun. Sekitar 40 persen kebutuhan perumahan itu bisa dipenuhi oleh pihak swasta, 20 persen oleh pemerintah, dan 40 persen diperoleh secara swadaya masyakarat sendiri.

“Ini persoalan yang harus dipecahkan,” kata Sri Mulyani.

Masalah ketersediaan perumahan yang layak untuk masyakarat perkotaan dinilai bisa semakin pelik sebab diperkirakan pertumbuhan ekonomi di perkotaan akan semakin tinggi.

Saat ini 40 persen masyakarat teratas mampu membeli rumah dengan penghasilannya sendiri. Sisanya, 40 persen masyarakat bisa membeli rumah dengan tambahan subsidi dari pemerintah.

Adapun sisanya 20 persen masyakarat tidak mampu membeli rumah tanpa ada bantuan menyeluruh dari pemerintah.

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja, Sri Mulyani mengakui belum memperhatikan lebih detail masalah kebutuhan perumahan lantaran banyak pekerjaan rumah di bidang fiskal yang membutuhkan penangangan lebih dulu.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan akan mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan melalui alokasi anggaran di APBN.

Sri Mulyani berharap semakin besarnya alokasi anggaran untuk penyediaan perumahan bisa menjadi solusi awal menangani masalah kebutuhan perumahan rakyat.

Di beberapa posting blog ini saya cuma ngumpulin artikel-artikel terkait hal-hal yang saling terkait. Harapannya, yang kebetulan mampir kesini bisa melihat bahwa berbagai permasalahan Indonesia itu saling terpaut saling sengkarut.

Jika melihatnya sepotong-sepotong, tentu tak akan bisa melihat dengan tepat darimana akar permasalahan berawal. Sehingga dipakailah kacamata kuda, cenderung saling menyalahkan sana-sini.

Sebagai sesama warga, semoga kita bisa memberi sumbangsih sekecil apapun untuk negeri tercinta. Setidaknya, tidak menambah beban masalah.

Oleh Prof. Rhenald Kasali

@Rhenald_Kasali

KOMPAS.com – “Welcome to the Age of Urbanization”. Kalimat itu kini banyak kita temui dalam berbagai pemberitaan dan kajian-kajian ekonomi terbaru.

“By 2025, nearly 2,5 billion people will live in cities in Asia,” tulis Dobbs, Manyika dan Woetzel (2015). Ketiga penulis tersebut adalah peneliti senior McKinsey.

Sekarang saja kemacetan di berbagai kota Asia sudah amat kita rasakan. Ya di sini, di Jakarta, ya di Manila. Peluang inilah yang diintip para penguasa dan pengusaha.

Siap-siaplah menyambut kegaduhan, antara yang berpikir cara baru dan cara lama. Antara yang melihatnya sebagai musibah dengan yang melihat opportunity.

Jangan lupa, populasi urban Indonesia yang tahun 2005 baru 43 persen (dengan size of economy 0,7 triliun dollar AS) kini telah mencapai 50 persen (1 triliun dollar AS), dan diproyeksikan akan menjadi 68 persen (2 triliun dollar AS) pada tahun 2025.

Kalau bukan kita, sudah pasti pasar ini akan direbut asing. Lihat saja, betapa SPBU Pertamina dikepung asing di kota-kota besar dan Indihome (Telkom) terengah-engah menghadapi Balon Google dan IOT asing.

Urbanisasi, kata tokoh reformasi ekonomi Tiongkok, Lie Keqiang adalah, “Bukanlah semata-mata penambahan penduduk urban. Ia adalah sebuah perubahan besar ke cara hidup kota, baik dalam partisipasi politik, struktur ekonomi, lapangan kerja, lingkungan hidup, rekreasi, menikmati fasilitas publik, kesejahteraan dan jaminan sosial.”

Sebagian politisi percaya, bahwa urbanisasi dapat mematikan ekonomi perdesaan. Juga, banyak walikota dan gubernur yang tidak welcome terhadap buruh migran.

Anda mungkin masih ingat, razia KTP, operasi Justisia dan sejenisnya yang dulu ramai dilakukan aparat dinas kependudukan untuk mencegah kedatangan penduduk desa ke ibukota.

Berpikir Terbalik
Di dunia ini, kita memang tengah disuguhi cara-cara baru yang memutar balik cara berpikir kita. Sekolah-sekolah yang mengajarkan teori-teori dahulu di bagian depan perkuliahan, baru praktik pun sudah dibalik.

Dulu kita biasa mengenal birokrasi yang “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” Kini para walikota berebut prestasi adu cepat melayani.

Baiklah, saya ajak Anda kembali melihat bagaimana Tiongkok memutarbalikkan pikiran kita dalam menghadapi urbanisasi.

Majalah Businessweek (17/03/2014) belum lama ini menurunkan berita “China Wants its People in the Cities.” Kemudian harian New York Times (17/03/2014) melaporkan paket kebijakan ekonomi baru Tiongkok yang memindahkan jutaan petani ke kota-kota besar.

Saya pikir, kalau itu dilakukan di Indonesia sudah pasti gaduh. Tetapi mengapa cara Tiongkok ini malah diikuti India dan bangsa-bangsa Asia lainnya.

Di situ saya jadi teringat dengan gagasan filsuf besar Plato tentang polis (semacam kota) yang dihuni 5.000 jiwa. Untuk ukuran saat itu sudah cukup besar dan mampu memicu partisipasi publik dan efisiensi.

Lalu sejak itu bangsa-bangsa besar memacu lahirnya kota-kota baru. Thebes (Mesir, 1050 SM) 50.000 jiwa. Babilon (Irak, 500 SM) 150.000 jiwa. Athena (Yunani, 423 SM) 300.000 jiwa.

Kemudian Pataliputra (India 300 SM) 400.000 jiwa. Roma (98-117 SM) 1,6 juta jiwa. London (Inggris, 1900) 6,5 juta jiwa. Kemudian New York (1940), 7,45 juta jiwa.

Roma bahkan membuktikan kemampuannya mengalirkan air bersih berpuluh-puluh kilometer.

Setelah itu kita saksikan kepadatan beralih ke Asia di awal abad 21. Tokyo, Jakarta, Shanghai, Delhi, Manila, Seoul, Karachi, dan Beijing. Semuanya di atas 20 juta jiwa.

Transformasi Ekonomi
Mengapa Tiongkok memindahkan penduduknya ke kota?

Saya mulai mengerti saat mendengar paparan para ahli tentang ambisi Tiongkok dalam diplomasi kereta cepat. Apalagi gagasan itu menimbulkan banyak gesekan di sini.

Setelah di sini, satu-dua tahun ke depan Tiongkok diduga membangun KA Cepat Singapura-Malaysia.

Pertarungan itu jelas membuat Jepang terusik, karena amat mengganggu proyeksi pendapatan dari ekspor otomotifnya.

Ekonom Tiongkok begitu yakin bahwa mereka akan memenangkan contest di Asia Tenggara.

Kita semua tahu bahwa Tiongkok baru 12 tahun masuk dalam industri kereta cepat ini. Tetapi dalam tempo yang singkat itu, mereka sudah membangun jaringan sejauh 17.000 KM.

Safety Index-nya juga sudah menempati skor 4, jauh di atas kereta cepat Jepang yang hanya baru membangun sejauh 3.000 KM (sejak 1960).

Apesnya Tiongkok cuma satu: kita sudah biasa melihat sepeda motor China yang kualitasnya jauh di bawah Jepang. Lagi pula kita biasa melihat kecelakaan kereta api dalam sepuluh tahun belakangan ini.

Ini persis seperti diplomasi otomotif dan tekstil dari Jepang tahun 1970-an yang memicu sentimen negatif di Jakarta (Malari 1974). Kita saat itu tahunya Jepang hanya mampu membuat sandal jepit dan bemo yang ringkih.

Jepang saat itu sungguh menjengkelkan. Apalagi ditengarai adanya kolusi dengan regulator dan petinggi militer. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu,  Jepang berhasil memperbaiki kualitas produk dan perilakunya.

Metode manajemen Jepang yang didukung disiplin, kontrol yang ketat, budaya korporat, dan sistem yang baku (dan ramping) menarik perhatian dunia. Otomotif, alat berat, mesin dan alat-alat hiburannya kita terima dengan baik di sini.

Besar kemungkinan Tiongkok kini mengkopi semua itu dengan cepat. Buktinya, investasi global pun hijrah ke negara itu.

Bahkan sejak dipimpin Ignasius Jonan, ribuan pegawai PT Kereta Api Indonesia disekolahkan di perusahaan-perusahaan Kereta Api Tiongkok.

Maka, saya agak bingung membaca berita-berita yang menuntut agar kita memilih Jepang.

Selain meminta jaminan finansial dari negara dan harganya lebih mahal, kita ketahui Jepang ingin menunda pembangunan kereta cepat di sini sampai industri otomotifnya saturated (jenuh).

Itu sebabnya, para pengamat yang terbiasa bekerjasama dengan Jepang selalu mengatakan proyek KA Cepat China ini terlalu terburu-buru.

Mereka Bersahabat dengan Urbanisasi?

Tetapi baiklah kita kembali ke pertanyaan semula, mengapa Tiongkok memilih untuk bersahabat dengan urbanisasi?

    1. Pertama, urbanisasi harus dipandang sebagai sebuah kesempatan besar untuk mengangkat derajat kaum miskin yang selama ini menjadi penonton.
    2. Kedua, pembangunan menuntut skala ekonomis. Penyebaran penduduk secara luas dalam komunitas kecil-kecil mengakibatkan banyak rakyat yang terabaikan dan termarjinalkan.
      Produk yang dinikmati orang kota mereka bayar dengan harga tinggi, kesejahteraan sulit ditingkatkan. Pangan, obat, elektronik, kamera, semen dan energy menjadi mahal dan langka.
    3. Ketiga, dengan memindahkan petani ke kota, Tiongkok berhasil membangun pertanian skala besar di desa-desa yang dilengkapi dengan proses redistribusi lahan pertanian.
    4. Keempat, semua orang di abad ini membutuhkan cyber place, not just a place. A smart city, not just a city. Mereka semua berhak mendapatkan akses internet untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak mereka.
      Semuanya berhak mendapatkan air bersih yang berkualitas, sanitasi, transportasi publik, pendidikan, penerangan, jalan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kota-kota baru seperti itu selama ini hanya dapat dinikmati kalangan menengah ke atas di perkotaan.

Begitulah Tiongkok dengan ambisi kereta cepatnya yang diikuti dengan program memindahkan penduduk ke kota. Tentu tak semuanya bisa kita perlakukan di sini, mengingat keanekaragaman budaya dan adat istiadat.

Tetapi untuk menghubungkan antar-kota, amat mungkin program transformasi ini menyentuh kita.

Saya membaca rencana ekonomi baru Tiongkok yang menyebutkan setiap kota dengan 200.000 penduduk dihubungkan dengan kereta biasa dan jalan raya. Sedangkan kereta cepat menghubungkan kota-kota yang penduduknya di atas 500.000 jiwa.

Tiongkok tampaknya serius menggarap pasar ini. Sebuah prediksi menemukan, sampai tahun 2025, ada 2,5 miliar jiwa penduduk bertempat tinggal di kota-kota besar Asia.

Kalau sudah begini, siap-siap kita menerima konsekuensinya di sini. Jepang yang tersudut jika bisnis otomotifnya terlalu cepat menua, akan memukul balik melalui jurus geopolitik yang bisa merepotkan kita.

Pertarungan kedua bangsa besar Asia itu akan menjadi semakin rumit kala India akan memasuki bisnis yang sama 10 tahun mendatang.

Namun dalam konteks pembangunan jalur kereta cepat, Indonesia bisa mendapat peluang sebagai negeri pembuat kereta yang efisien sebagai partner mereka, mengingat dua hal.

Pertama, kita punya bahan baku aluminium yang memadai dan PT Inalum yang tengah bertransformasi sebagai BUMN.

Kedua, demand kereta api di Indonesia amat besar dengan dibangunnya jalur-jalur kereta api baru, baik di DKI Jakarta, Bandung Raya, Surabaya (trem dan LRT), Palembang, Medan, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya.

Saya memilih untuk mencari jalan, menemukan peluang untuk memperbaiki kesejahteraan bangsa, ketimbang berkelahi dan buru-buru mengatakan tidak.

Urbanisasi tak bisa kita lawan, tapi bisa kita pakai sebagai alat bagi modernisasi ekonomi.

Kuncinya: berbagi kue dan bekerjasama, bukan berkelahi. Tapi mendiamkan urbanisasi bukanlah kebijaksanaan yang cerdas.

Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of Illinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, antara lain menjadi anggota Pansel KPK sebanyak 4 kali dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.

Paradoks Yogyakarta

Dr Aprinus Salam, Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM

AGAK mengherankan ketika Yogya menjadikan dirinya menjadi rumah yang penuh dengan keparadoksan. Rumah yang aslinya ramah dan berhati nyaman, tetapi sekarang banyak klithih bergentayangan. Rumah yang katanya ayem tentrem, tapi ternyata warganya memegang ranking banyak penyakit, seperti diabetes, kanker, stroke, bahkan sakit jiwa. Rumah yang katanya banyak orang berusia panjang, tapi sekarang banyak orang selesai hidupnya di usia pendek.

Rumah yang katanya kinerja Pemdanya salah satu yang terbaik, tapi tingkat kesejahteraan warganya termasuk yang paling rendah di Indonesia. Dikenal sebagai rumah pendidikan, tapi masih banyak yang tidak terdidik. Rumah yang dikenal penuh kepedulian, tapi sekaligus rumah paling intoleran. Sangat dikenal sebagai rumah budaya, tapi kehidupan ‘berbudaya’ tidak mendapat perhatian. Ada apa dengan Yogya?

Dalam konteks keparadoksan, Yogya sama sekali tidak istimewa. Walaupun tidak dalam data yang sangat ekstrem, kecenderungan seperti itu juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kecenderungan itu hampir sama saja walau dengan ‘varian paradoksal’ yang berbeda. Kriminalitas, penyakit, dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Masalahnya ini Yogya. Di sini letak keistimewaannya.

Bagaimanapun, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki persepsi dan ingatan bahwa Yogya itu rumah yang ramah, santun, aman, dan nyaman. Dengan demikian, jika persepsi dan ingatan itu terganggu/diganggu dengan bergentayangannya klithih, atau kriminalitas  lainnya, maka Yogya langsung jadi sorotan. Dengan pertanyaan, kok bisa? Ada apa dengan Yogya?

Jika kemudian ada informasi bahwa penyakit tertentu di Yogya termasuk yang tinggi di Indonesia, atau jika ada informasi Yogya merupakan salah satu wilayah paling intoleran di Indonesia, maka langsung saja Yogya menjadi pusat perhatian. Dengan pertanyaan, loh kok bisa? Ada apa dengan Yogya?

Dengan demikian, sebetulnya yang sangat terganggu dengan berbagai masalah yang dihadapi Yogya belakangan ini adalah terganggunya persepsi dan kenangan indah tentang Yogya. Ketergangguan itu menimbukan pertanyaan dan sekaligus ketidakpercayaan, apa benar Yogya telah berubah demikian drastis.

Di balik pertanyaan dan ketidakpercayaan itu sebetulnya menyimpan harapan bahwa kalau bisa Yogya tidak seperti itu. Kalau bisa Yogya masih bisa menjadi oase kenyamanan. Kalau bisa Yogya masih bisa menjadi oase dan model bagaimana keragaman dan multikulturalisme bisa berlangsung dengan cantik di Yogyakarta. Kalau bisa, Yogya tetap menjadi oase ketenteraman.

Itulah sebabnya, masyarakat Yogya perlu kerja keras dan kompak untuk mengembalikan persepsi dan kenangan yang indah itu, entah bagaimana caranya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan memperbanyak forum dialog lintasagama, lintasetnis dan budaya, lintaskomunitas. Ruang publik untuk kolaborasi dan persentuhan kultural antara berbagai perbedaan tersebut juga perlu diperbanyak.

Begitulah, Yogya sekarang memang bukan tiga atau empat puluh tahun yang lampau. Yogya sekarang adalah Yogya yang macet, Yogya yang memegametropolis. Yogya yang serba cepat, Yogya yang serba campur aduk dan tumpang tindih dalam berbagi persoalan dan kepentingan. Yang paling menyedihkan sangat mungkin Yogya yang terkooptasi oleh kapitalisme akhir dan/atau hipermodernitas.

Berdasarkan alur kesejarahan perkembangan modernitas, tampaknya Yogya tidak memiliki kemampuan yang memadai bagaimana mengelola akselerasi kapitalisme. Yang terjadi adalah Yogya yang mengkapitalisme, bukan kapitalisme yang menyogya. Ketika yang terjadi Yogya yang mengkapitalisme, maka akan sangat banyak ketidaksiapan masyarakat menghadapinya.

Implikasi dari ketidaksiapan itu yang paling menonjol adalah stres. Ini tentu akan mengganggu banyak sistem kesehatan, baik kesehatan fisik maupun non-fisik. Implikasi lain adalah berbagai bentuk radikalisasi untuk kembali merebut identitas yang ketelingsut.  Terjadilah berbagai kegiatan spontan untuk seolah siap menjadi bagian dari masyarakat kapitalis. Berbagai bentuk ekstrimitas hoax dan efek perilaku dari hoax adalah sisi lain dari berbagai sikap, tindakan, dan perbuatan yang tidak kondusif.

Apapun yang terjadi, kita perlu menancapkan satu strategi yang komprehensif, terutama dalam mengelola secara bijak dan cerdas mengatasi kooptasi kapitalisme akhir/hipermodernitas. Mungkin terdengar klise dan klasik, tapi penyakit yang kita hadapi sebetulnya juga bersifat klise dan klasik. Sejarah harus didaur ulang dengan cara yang inovatif dan berdaya guna.

krjogja hari ini dalam kolom analisis kr

Penipu yang lebih cocok jadi pelawak

Seperti biasa, sehabis isi pulsa, bermunculanlah sms-sms yang memberitahukan bahwa kita beruntung mendapat suatu undian berhadiah. Tentu saja, kita tak perlu ambil pusing masalah ginian.

Namun pertanyaannya, dia dapet info bahwa suatu nomor hp habis isi pulsa itu dari mana? Pilihannya:
a. Operator telekomunikasi
b. Vendor pengisi pulsa
c. Agen isi pulsa
d. Bukan ketiga-tiganya
e. A dan B benar
f. B dan C salah
g. Semua benar
h. Semua salah

Dadi kelingan jaman melu UMPTN 🙂

Apapun jawabannya, tak akan menghentikan kiriman sms-sms gituan.

Sekarang, kita lihat isi sms dari nomor 085603951337. Ini saya salin apa adanya:

“maaf kami sudah menghubungi tp tida tersambung no anda meraih hadiah ke-2 dri PT.MTRONIK PIN.anda 987A33G cek hadiah di http://www.hadiahmtronik13.blogspot.com”

Karena lagi ngga ada kerjaan dan memang sebenernya lagi males ngapa-ngapain, hasrat untuk melihat website keberuntungan itu memuncak.

http://hadiahmtronik13.blogspot.co.id/ (Title tag:PESTA IS ULANG MTRONIK 2017)
IS nya memang salah ketik

Hal yang menarik adalah mereka pakai blogspot. Yang kedua, ada angka 13. Kenapa 13? Kok ngga 12? atau tanpa angka aja?

Ternyata ada alamat http://hadiahmtronik12.blogspot.co.id dengan title tag PESTA ISI ULANG MTRONIK 2017.

Kok ngga hadiahmtronik aja, tanpa angka? Ternyata ada juga alamat http://hadiahmtronik.blogspot.co.id dengan title tag “mtronik.com”. Judul atasnya “Pemenang Undian M-tronik 2014”.

Besok-besok mungkin angkanya bisa sampe 100, karena ternyata ganti tahun ganti blog baru.

Dua blog 12 dan 13 dibuat oleh https://www.blogger.com/profile/02479651087145949315 yang mendaftar blogger sejak Februari 2017.

Selanjutnya, kita buka isi hadiahmtronik13 karena kandungannya lebih lucu daripada yang hadiahmtronik. Isi saya kutip apa adanya:

KETERANGAN

 

  • Di harapkan kepada para pemenang untuk tidak menyebar luaskan mengenai Hadiah ini sebelum hadiah diterima, umtuk menghindari adanya pemalsuan pemenang, iri hati & cemburu sosial. UUD No.32  Pasal 331 ayat-23, Tentang Kecemburuan sosial sesama masyarakat
  • Pengundian sudah dilakukan di hadapan Notaris dan disaksikan oleh pihak dinas Sosial RI, Pemda DKI jkt dan jajaran Manajemen PT.M-TRONIK,Tbk
  • Mohon maaf bila pencantunan Nomor Pemenang tidak kami cantumkan secara lengkap    demi menghindari unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab (penggandaan nomor/pemalsuan pemenang),

 

    1. Pemenang resmi kami akan mendapatkan Komfirmasi melelui SMS/Pesan singkat yang
    2. mencantungkan situs undian resmi PT.M-TRONIK
    3. http://hadiahmtronik13.blogspot.co.id/
    4. Demi Kepuasan anda silahkan hubungi kami mulai pukul 07.00-21.00 WIB’ PT.M-TRONIKberalamatkan di Graha PT.M-TRONIK Lot E4-7 No.1 Jalan. Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

 

  • Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara bersama kami harapkan kerja samanya,agar pemenang tidak telalu menyebar luaskan informasi ini kepada masyarakatluas,jangan sampai ada yang menghubungi kami dengan mengaku-ngaku dari kalangan keluarga pemenang, bisa-bisa hadiahnya jatuh kepada orang lain
  • Agar supaya tidak terjadi penggandaan dan pemalsuan nomor, pemenang diharapkan agar pemenang bisa melaporkan Nomor PIN dengan benar, sesuai yang tertera dalam daftar pemenang di Via telepon Via Ponsel:0857-4802-7999 sebagai pelayanan komfirmasi

 

PENGESAHAN HADIAH

  1. Hadiah anda bisa di antarkan langsung kealamat anda, sesuai dengan data di kartu identitas anda sebagai pemenang
  2. Hadiah uang tunai bisa kami transfer melalui via Rekening yang anda miliki sendiri/milik keluarga terdekat seperti (BRI,BNI,BCA,MANDIRI,DANAMON,MUAMALAT,dll)
  3. Batas Pengambilan hadiah berlaku selama 2 hari, apabila pemenang tidak mengurus hadiahnya sampai batas waktu yang ditentuakan, maka hadiah tersebut akan dialihkan pada kandidat pemenang yang lain dan kewajiban kami kepada pemenang sudah tidak ada lagi.

     SYARAT & KETENTUAN HADIAH

  1. Hadiah Mobil & Motor diantarkan langsung Ke alamat pemenang melalui jasa penerbangan, dengan menggunakan pesawat kargo BOEING C.130 dari halim perdana kusuma menuju kebandara atau lapangan penerbangan yang terdekat di daerah pemenang. Setelah pemenang melunasi biaya Administrasi balik Nama STNK/BPKB Sebesar: Rp.1.700.000,-(kendaraan Mobil) dan Rp.850.000,-(kendaraan Motor) melalui BANK setempat ditujukan  ke Rekening yang dipercayakan oleh pihak Samsat Metro Jaya.
  2. Untuk pemenang Uang Tunai, akan di Transfer ke Rekening Pemenang atau Rekening keluarga terdekat,setelah menyelesaikan biaya Administrasi Jaminan sementara sebagai Bukti bahwa selaku Pemenang resmi dari PT.M-TRONIK sebesar Rp.750.000,- Untuk Rekening tujuan Hubungi Nomor Pelayanan: 0857-4802-7999
  3. Untuk melaporkan alamat dan Data Identitas anda, Silahkan Hubungi Pelayanan Informasi Melalui Telepon: 0857-4802-7999 Atas Nama Bapak INDRA GUNAWANG
  4. Pihak pemenang yang mengeluarkan dana Administrasi di harapkan untuk tidak perlu khawatir Karena Seluruh pengeluaran pemenang  hanya bersifat sementara saja, dan pihak Perusahaan PT.M-TRONIK siap untuk mengganti semua dana yang dikeluarkan oleh pihak pemenang.

Dasar Hukum


Cek telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai dengan Pasal 229. Bilyet Giro telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

  PERHATIAN!!!

Biaya Administrasi disarankan tidak di serahkan melalui tangan-ketangan, demi menghindari hal hal yang tidak di inginkan,

      Apabila Kendaraan sudah sampai, pemenang harus menandatangani. SURAT SERAH TERIMAH HADIAH dari .PT.M-TRONIK
      Apabila Syarat & Ketentuan tidak dipenuhi sesuai ketentuan yang diatas kami tidak bertanggun jawab apabila Hadiah anda akan kami realisasikan kepada pemenang cadangan yang sudah di siapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT.M-TRONIK

Asal ngetik, tak dibaca ulang, komfirmasi, kenapa ejaannya selalu berulang komfirmasi? model orangnya seperti apa?